Pemilik NPWP benarkah akan bebas Bea Fiskal?


Pada banyak surat kabar Indonesia akhir-akhir ini, salah satunya surat kabar Kompas memberitakan mengenai Pemilik NPWP akan bebas bea fiskal ke luar negeri :

Kabar gembira bagi pemilik nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Mulai tahun 2009, semua calon penumpang penerbangan atau pelayaran menuju ke luar negeri akan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya fiskal jika menunjukkan bukti kepemilikan NPWP.

Kebijakan ini diterapkan karena pemerintah dan DPR ingin mendorong orang untuk memiliki NPWP sehingga jumlah pembayar pajak di dalam negeri akan semakin banyak. Hal itu merupakan keputusan Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) yang terdiri atas wakil dari 10 fraksi di DPR serta pemerintah.

Keputusan tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus Paket RUU Perpajakan Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Minggu (22/6). Saat ini semua penumpang pesawat terbang atau pelayaran internasional yang berangkat dari bandar udara atau pelabuhan internasional di Indonesia wajib membayar biaya fiskal Rp 1 juta per orang. Ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak bagi pemerintah.

Dengan adanya keputusan Panitia Kerja RUU PPh itu, semua penumpang yang berusia 21 tahun ke atas wajib membayar fiskal kecuali yang bersangkutan bisa menunjukkan NPWP. Jika ada anak atau istri yang hendak bepergian ke luar negeri, mereka bisa bebas fiskal asal menunjukkan NPWP ayah atau suami. Hal itu dimungkinkan karena Indonesia menganut prinsip satu NPWP dalam satu keluarga.

”Namun, jika penumpang itu sudah berusia 21 tahun ke atas dan tidak memiliki NPWP, dia wajib membayar fiskal yang tarifnya ditetapkan menyusul oleh pemerintah,” ujar Melchias.

Tetapi jangan gembira dulu bagi warga negara Indonesia yang suka bepergian ke luar negeri akan otomatis bebas fiskal, selain ini baru merupakan usulan untuk RUU Perpajakan yang kita tahu masih harus digodok di DPR dan juga belum tentu menjadi UU. Selain itu juga peraturan ini jika dilaksanakan rencananya pun baru akan dimulai di tahun 2010-2011.

Belum lagi, jika dihitung-hitung tentu kebijakan ini akan menurunkan pendapatan pajak pemerintah Indonesia lewat fiskal, dan apakah pemerintah rela untuk melakukannya. Pasti akan banyak kepentingan untuk menggolkan atau membatalkan RUU ini.

So, kita berharap saja kebijakan fiskal yang sudah tidak lazim dijalankan di negara lain ini bisa di hapuskan, tentu kita masih harus menunggu dulu hasilnya ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s